KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Rakyat Untuk Transparansi Anggaran (Fortran) mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Senin (30/9/2019). Mereka menyampaikan aspirasi agar para wakil rakyat yang baru saja dilantik, komitmen untuk transparan kepada publik dalam penggunaan anggaran.
“Kita minta para anggota dewan transparan soal anggaran, seperti anggaran studi banding itu berapa? Lalu, hasilnya apa buat masyarakat,” kata Maulana, saat audensi bersama para pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan.
Menurutnya, selama ini dinilai masih kurang terbuka. Banyak penggunaan anggaran kegiatan Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, yang tidak pernah disampaikan ke publik.
[irp]Hal senada juga diungkapkan oleh Direktur Pusat Study dan Avokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto. Katanya, selama ini Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tidak pernah dilibatkan dalam proses pembahasan anggaran, maupun yang lain.
“Pada dasarnya kami mendorong dewan agar lebih akuntabel di basis kinerja,” imbuhnya.
Menanggapi hal demikian, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fazuan menegaskan, bawah penggunaan anggaran kegiatan anggota dewan sudah diatur dan ditentukan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus).
“Jadi tidak ada yang ditutupi, semua jelas dan gamblang. Mulai dari plafon anggaran sudah ada, lalu apa yang disoalkan,” tanyanya dengan nada heran.
[irp]Tidak hanya itu saja. Menurut dia, secara berkala penggunaan anggaran juga sudah diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan, Joko Cahyono telah mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh sejumlah LSM melalui audensi tersebut. Pasalnya, check and balance sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tatanan pemerintahan lebih baik.
“Kritikan atau kontrol oleh teman-teman ini sangat bagus, agar eksekutif dan legislatif lebih transparan dalam pengelolaan anggaran,” tandas politisi Partai Nasdem. (dik/hen)
