KLIKJATIM.Com | Sidoarjo – Ratusan sopir truk logistik dari berbagai komunitas di Jawa Timur berunjuk rasa ke kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Jalan Ahmad Yani, Surabaya untuk memprotes aturan pelarangan Over Dimension & Over Load (ODOL). Mereka berangkat dari Pasar Puspa Agro, Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo, sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (11/3/2022).
Dengan pengawalan ketat polisi, rombongan massa tiba di Bundaran Waru sekitar pukul 11.15 WIB. Sepanjang perjalanan, mereka berjalan lambat sambil berorasi menyuarakan tuntutan mereka.
Tak hanya itu, mereka juga meminta toleransi kepada sopir angkutan yang tidak mengikuti demonstrasi yang berjalan dari arah berlawanan untuk menepi sejenak.
Korlap aksi, yang juga Ketua Umum Bolo Lawas Community, Angga Syaputra mengatakan, tuntutan aksi nasional kali ini sama seperti tuntutan sebelumnya yaitu menolak aturan pelarangan ODOL. Aturan tersebut dikeluarkan Kemenhub dan berlaku bertahap sampai diberlakukan penuh awal tahun 2023.
“Kami bersama dengan komunitas sopir logistik Jatim, menolak aturan pelarangan ODOL. Karena hal tersebut akan menimbulkan biaya tinggi dan akan membuat harga komoditas naik. Efek dominonya banyak,” ucapnya.
Selain itu ada tuntutan lain diantaranya, regulasi tarif angkutan logistik, keadilan penindakan di jalan, biaya normalisasi kendaraan, bongkar mafia Srut dan Odol, revisi UU no 22 tahun 2009 serta jaminan muatan. “Di Jawa Timur ada ribuan armada logistik. Bila tuntutan kami tidak didengar, demo lanjutan akan digelar,” imbuhnya.
Sementara itu Penanggung Jawab Gerakan Sopir Jatim (GSJT), Supriono mengatakan, pihaknya tidak menolak aturan zero odol yang akan diberlakukan tahun 2023 mendatang. Menurutnya aturan tersebut sangat merugikan para sopir dan berharap ada perubahan aturan. “Di jalan, semua biaya tanggungan para sopir termasuk saat ditindak. Bukan pemilik kendaraan maupun pemilik barang,” terangnya.
Demikian juga normalisasi kendaraan yang membutuhkan biaya tinggi. “Untuk itu butuh dana antara Rp 5 juta hingga Rp 20 juta per unit. Kami harap ada subsisi dari pemerintah. ,” imbuhnya. Ia berharap aksinya kali ini didengar Kementerian Perhubungan.
