Curhat Kebutuhan Hidup Buruh Jatim Selama Pandemi Jika UMK Tak Dinaikkan Khofifah

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Surabaya—Ribuan buruh yang unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jatim meminta Khofifah Indar Parawansa mengabaikan Surat Edaran (SE) Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 yang menghendaki tidak ada kenaikan upah minimum.

BACA JUGA :  Penerima BPNT Jatim 3,8 Juta KPM

Ribuan buruh mendesak Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar mempertimbangkan kebutuhan selama pandemi dalam menetapkan UMK tahun 2021 mendatang.

“Semisal adanya biaya hidup tambahan untuk membeli masker, hand sanitizer, multivitamin, kuota internet untuk anak sekolah secara online, dan lain-lain. Kebutuhan-kebutuh tersebut setelah kami survei harga maka ketemu nilai sebesar Rp 600 ribu,” ujar Jazuli selaku Jubir Serikat Pekerja/Buruh Jatim, Kamis (19/11/2020).

Jazuli menjelaskan, kenaikan upah harus bisa meningkatkan daya beli untuk mendongkrak pertumbukan ekonomi yang sedang lesu akibat pandemi. Sehingga, kenikan upah tidak hanya sekedar nominalnya saja yang bertambah.

Jika kenaikan UMK tahun 2021 nanti persentasenya disamakan dengan kanaikan UMP tahun 2021 yang hanya sebesar 5,65 persen, lanjut Jazuli, maka kenaikan UMK khususnya di ring 1 Jatim rata-rata hanya sebesar Rp 237 ribu. “Maka nominal ini hanyalah penyesuaian upah, bukan peningkatan daya beli,” jelasnya.

Lebih lanjut, meski adanya Surat Edaran (SE) Menaker nomor M/11/HK.04/X/2020 yang menghendaki tidak ada kenaikan upah minimum, namun Gubernur Jatim dalam menetapkan UMK maupun UMSK tidak hanya memperhatikan SE Menaker saja, melainkan harus memperhatikan fakta empiris di lapangan.

“Gubernur Khofifah sepatutnya mengabaikan SE Menaker tersebut, karena tidak ada sejarahnya seorang Kepala Daerah diberikan sanksi oleh Pemerintah Pusat karena mensejahterakan rakyatnya,” tandasnya.

Sekadar informasi, aksi demonstrasi hari ini diikuti oleh 15 Konfederasi dan Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh, di antaranya KSPSI, KSPI, FSP LEM SPSI, FSP KEP SPSI, FSP RTMM SPSI, FSP KAHUT SPSI, FSP KEP KSPI, FSPMI KSPI, FSP PPMI KSPI, FSP FARKES Rev. KSPI, FSP KAHUTINDO, FSP PRODUKTIVA, SPN, SARBUMUSI, dan FSP FARKES SPSI.

Aksi demonstrasi ini sendiri untuk mengawal penetapan UMK Jatim tahun 2021. Sebagaimana regulasi yang ada bahwa penetapan UMK tahun 2021 di Jawa Timur selambat-lambatnya pada tanggal 20 November 2021. (mkr)