KLIKJATIM.Com | Gresik - Calon Bupati Gresik dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pilkada Gresik 2024 menghadiri audiensi dengan pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Gresik, Rabu 19 Juni 2024.
Dalam audiensi tersebut, terungkap jumlah koperasi di Gresik tercatat sebanyak 1.584 koperasi, tetapi separuhnya saja yang aktif. Padahal, volume usaha sektor koperasi mencapai Rp4,2 triliun yang melebihi dari APBD Gresik.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkab Gresik dalam memfasilitasi koperasi di tengah kondisi fiskal daerah yang jeblok.
“Ketika kita memaknai koperasi menjadi sesuatu yang penting, maka koperasi seharusnya menjadi prioritas,” tutur Calon Bupati (Cabup) M. Syahrul Munir dalam audiensi dengan pengurus Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Gresik.
Dijelaskan anggota Komisi II DPRD Gresik ini, permasalahan umum yang dihadapi koperasi di Kabupaten Gresik yakni akses modal, sertifikasi pengurus, pendidikan koperasi usaha dini.
“Ketika saya bertemu dengan pengurus koperasi, ternyata ada satu problem berkaitan dengan sumberdaya manusia (SDM),” paparnya.
Pemerintah daerah dalam pendekatan penguatan koperasi, sambung dia, seharusnya dengan berbasis urusan, bukan hanya basis dinas. Fakta saat ini, Pemkab Gresik hanya menyediakan anggaran sebesar Rp12 miliar dalam APBD Gresik untuk Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskopperindag) yang pengunaannya lebih besar untuk belanja pegawai atau belanja rutin.
“Yang menjadi kegiatan, anggarannya hanya sedikit. Kalau berbasis urusan, misalnya untuk sertifikasi pengurus koperasi. Bisa lewat Dinas Tenaga Kerja. Jadi tak harus di Diskoperindag,” urai Syahrul.
Syahrul Munir berharap koperasi bisa mandiri. Hal tersebut bisa dengan berbagai cara, misalkan akses modal. Yakni mensinergikan agar koperasi benar- benar bisa mandiri. Sedangkan pemerintah daerah sebagai fasilitator.
“Sehingga harus difasilitasi agar bisa bersaing. Kalau tak difasilitasi maka tergerus. Misalkan oleh pinjaman online. Koperasi harus ditanamankan dalam mindset anak-anak. Karena tantangan zaman luar biasa. Termasuk pinjaman online (pinjol). Anak-anak belum memahami betul. Nah, cara mengatasi pinjol dengan pendekatan koperasi,” tegasnya.
Untuk akses permodalan, sambung Syahrul Munir, koperasi bisa berkolaborasi dengan Bank milik Pemkab Gresik, yakni BPR Bank Gresik. Dan hal tersebut sebenarnya bisa, tetapi tidak dilaksakan.
Baca juga: Survei Elektabilitas 28,7 Persen Mas Alif Optimis Raih Kursi Bupati Gresik“Padahal, bisa melalui channeling ataupun sindikasi ketika ada pembiayaan proyek-proyek besar,” papar dia.
Diakui Syahrul Munir, non performance loan (NPL) atau kredit macet PD BPR Bank Gresik naik siginifikan karena UMKM atau kelompok UMKM diberi modal tetapi sulit dalam pengembaliannya. Itu melalui Perda Kredit Lunak.
Memasukkan koperasi dalam perencanaan pembangunan daerah, jika tidak di tuangkan dalam perencanaan pembangunan daerah akan menjadi omong kosong.
“Jika koperasi ditempatkan sebagai tonggak kebangkitan ekonomi Gresik, maka koperasi harus di tempatkan dan dimanfaatkan dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua I PKP RI Kabupaten Gresik Ahmad Djamil mengatakan pihaknya telah memberikan akses modal usaha pinjaman senilai Rp1 miliar yang disalurkan ke koperasi wanita (kopwan) di Kabupaten Gresik.
“Kami bisa menopang ekonomi dan membebaskan masyarakat dari rentenir,” paparnya.
Selain itu, banyaknya koperasi simpan pinjam (KSP) yang abal-abal. Kendati memiliki calon anggota sebanyak 1.000 orang, tetapi sudah 5 tahun tak akan menjadi anggota KSP.
“Yang perlu di waspadai itu KSP yang kayak kayak koperasi padahal tidak. Itu yang harus dihindari atau di berantas,” harapnya.
Pihaknya juga berharap harus ada revitalisasi koperasi unit desa (KUD). Karena jika dibiarkan, aset-aset KUD akan menjadi milik pribadi.
Sedangkan Achwan Hariyanto, Ketua II PKPRI Gresik sekaligus ketua Dekopinda (Dewan koperasi Indonesia Indonesia daerah) Kabupaten Gresik mengeluhkan sikap Pemkab Gresik yang hendak mengambil alih aset milik mereka di Jalan Dr Wahidin Sudirohusodo.
“Padahal, kami yang membangun dengan swadaya dari urunan. Memang tanahnya aset Pemkab Gresik. Waktu itu, ada perintah dari pemerintah pusat untuk membangun Dekopinda,” jelasnya.
Mereka berharap, Pemkab Gresik bisa menghibahkan tanah tersebut ke Dekopinda. Serta memberikan bantuan untuk perawatan bangunan. (qom)
Editor : Abdul Aziz Qomar
