Bupati Kena OTT KPK, Lima Proyek Strategis Nasional di Nganjuk Mandeg

Reporter : Aries Wahyudianto - klikjatim.com

Waduk Semantok yang merupakan salah satu proyek strategis nasional.

KLIKJATIM.Com | Nganjuk – Lima proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Nganjuk, hampir dipastikan tidak berjalan.

Ini setelah Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidhayat terkena OTT Bareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua LSM MAPAK (Masyarakat Peduli Anti Korupsi) Supriono mengatakan, kelima proyek strategis nasional di Kabupaten Nganjuk yakni Bendungan Semantok, Kawasan Industri Nganjuk (KING), Bendungan Margopatut, Selingkar Wilis Selatan, dan Jalan Tol Nganjuk – Kediri.

“Kelima Proyek Strategis Nasional tersebut semuanya dibiayai Pemerintah Pusat atau APBN. Dengan demikian dugaan ada proses yang terhenti untuk Proyek Strategis Nasional tersebut,” kata Supriono, Kamis (17/06/2021)

Dijelaskan Supriono dari kelima proyek strategis nasional di Kabupaten Nganjuk tersebut tiga diantaranya masuk dalam program percepatan pembangunan.

Yakni jalan Tol Nganjuk-Kediri, Bendungan Semantok, dan KING.

“Meski begitu, proses pelaksanaan proyek strategis nasional untuk Bendungan Margopatut dan Selingkar Wilis Selatan tetap dilaksanakan secara bertahap sekarang ini, namun disisi anggaran terhambat, Birokrasi karna menunggu penunjukkan Bupati Definitif oleh Provinsi, ” ungkap Supriono.

Memang, diakui Supriono Proyek Strategis Nasional diharapkan nanti akan dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Bahkan, adanya proyek strategis nasional tersebut akan meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat Kabupaten Nganjuk.

Oleh karena itu, tambah Supriono, pihaknya berharap yang sifatnya merugikan plt Bupati Nganjuk, Marhen haus tegas, agar semua pihak dan masyarakat Kabupaten Nganjuk bisa melihat proyek strategis nasional berjalan dengan baik dan secepatnya diwujudkan.

Karena bagaimanapun, apabila pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional tersebut terhambat maka sama artinya upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Nganjuk secara tidak langsung ikut terhambat.

“Untuk itu, saya berharap tidak ada OTT kembali di Kabupaten Nganjuk, agar masyarakat Nganjuk bisa tenang dan PAD Kabupaten Nganjuk menjadi meningkat, ” pungkas Supriono. (bro/Iskandar)