Begini Pandangan Akhir Seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Gresik atas LPJP APBD 2020

Reporter : Abdul Aziz Qomar - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Gresik — Rapat Paripurna DPRD Gresik digelar hari ini dengan agenda pandangan akhir (PA) dan pengambilan keputusan (PK) Fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPjP) APBD 2020, di ruang paripurna, Senin (21/06/2021).

BACA JUGA :  Pak Qosim : Perguruan Tinggi Perlu Dilibatkan Dalam Penanganan Covid-19

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Nurhamim, didampingi Ketua Much Abdul Qodir PA dan PK 7 fraksi (FPKB, FGolkar, FGerindra, FPDIP, FNasdem, FPD, dan FAP, dibacakan secara full mandat oleh Muhammad Zaifudin (Fraksi Gerindra).

Dari pihak eksekutif, dihadiri Wabup Aminatun Habibah (Bu Min), dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara virtual (daring), fraksi-fraksi menyorot postur belanja APBD 2020, sektor pendapatan, serapan, dan capaian pembangunan di tahun 2020.

Zaifudin menyebutkan bahwa postur APBD 2020 kekuatan fiskal belanja APBD Gresik 2020 sebesar Rp 3,316 triliun. Namun, hanya teralisasi sebesar Rp 3,095 triliun atau prosentasenya 93,34 persen. Rinciannya, belanja tidak langsung sebesar Rp 2,030 triliun atau terealisasi 95 persen dari target sebesar Rp 2,144 triliun.

Kemudian belanja langsung dari rencana sebesar Rp 1, 172 trilun teralisasi sebesar Rp 1, 064 trilun atau 90,86 persen. “Atas LPjP APBD 2020, 7 fraksi menyampaikan PA dan PKnya,” tuturnya.

Fraksi PKB, kata Zaifudin menyebutkan bahwa pelaksanaan serapan APBD setiap tahun tak sesuai kegiatan Karena OPD setiap tahun melaksanakan kegiatan dan serapan anggaran menjelang akhir tahun, sehingga tak tepat waktu. “Untuk itu, Fraksi PKB minta Pemerintah yang baru membuat perencanaan yang matang, sehingga pelaksanaan dan serapan anggaran tertib dan tepat waktu,” tambahnya.

PKB, lanjut Zaifudin juga meminta kegiatan kedepannya bisa terschedule dengan baik, seperti lelang proyek. “Termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang serapan anggarannya masih terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Kedepannya, harus lebih baik karena Gresik daerah berdekatan dan penyangga Surabaya,” ungkapnya.

Senada dari Fraksi PKB, lanjut Zaifudin, bahwa Fraksi Nasdem juga menyebutkan tidak maksimalnya OPD di lingkup Pemkab Gresik dalam serapan anggaran. “Prihatin OPD tak maksimal dalam serapan anggaran. Terlebih, dalam kegiatan untuk kepentingan publik, ” katanya.

Nasdem, tambah Zaifudn juga menyoal tak terlaksananya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 dengan baik. “ Faktor pandemi Covid-19 mungkin salah satu penyebabnya, ” urainya.

Fraksi Gerindra, lanjut Zaifudin, dalam PA dan PKnya di antaranya menyoal masih tingginya Silpa dan pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU) seperti Rp 18 miliar untuk kelurahan.

Sementara Fraksi Golkar, kata Zaifudin menyebutkan pada tahun 2020, banyak sektor pendapatan tak tergarap dengan baik.  “sehingga tak memenuhi target seperti parkir. Pendapatan parkir tak sesuai target, ” katanya.

Fraksi Golkar, kata Zaifudin, juga menyayangkan tak maksimalnya OPD dalam pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran. Adapun Fraksi Amanat Pembangunan (FAP), Fraksi PDIP, dan Fraksi Demokrat menyorot masih tingginya angka Silpa, realisasi PAD tahun 2020 masih di bawah potensi yang ada, dan tak terserapnya anggaran Rp 18 miliar untuk kelurahan dari DAU.

Sementara Wabup Bu Min dalam sambutannya sacara virtual atas diterimanya LPjP APBD 2020 menyatakan, LPjP APBD merupakan kewajiban konstitusional. “Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dan, dibahas DPRD dan eksekutif maksimal 7 bulan setelah anggaran berakhir, ” katanya.

Karena itu, Wabup menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, fraksi dan komisi atas pembahasan LPjP APBD tahun 2020 hingga disahkan. Selanjutnya, tanbah Wabup Raperda LPjP 2020 akan disampaikan ke Gubernur Jatim untuk evaluasi dan ditetapkan menjadi Perda. “Kami berharap evaluasi tepat waktu,” tandasnya. (rtn)