Asetnya Lepas, Dinas PU SDA Jatim Wilayah Pasuruan : BPN Tidak Koordinasi

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Kantor BPN Kabupaten Pasuruan. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Kasus lepasnya aset Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPU SDA) Provinsi Jawa Timur (Jatim) terus bergulir. Bahkan, dalam kasus ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasuruan disebut tidak ada koordinasi sehingga aset berupa lahan seluas 1.800 M2 yang terletak di Desa Nogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan tersebut beralih kepemilikan ke Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.

“BPN Kabupaten Pasuruan tidak koordinasi dengan kita (Dinas PU SDA). Sehingga muncul sertifikat atas nama Pemdes Nogosari,” kata Staf Perizinan UPT Dinas PU SDA Wilayah Pasuruan, Krisgianto, Kamis (13/1/2022).

Menurutnya, sebelum mengeluarkan hak kepemilikan berupa sertifikat atas lahan, seharusnya BPN Kabupaten Pasuruan bertanya atau menyurati Dinas PU SDA. “Apakah lahan itu aset milik SDA atau bukan. Biar tidak tumpah tindih kepemilikan dan timbul sengketa,” imbuhnya.

Dia menegaskan bahwa lahan yang kini beralih kepemilikan tersebut sebenarnya aset Dinas PU SDA. Sebelumnya lahan tersebut disewa oleh PT Karya Mitra.

“Karena diukrek (disoalkan) terus oleh Pemdes Nogosari, akhirnya dinas menghentikan perjanjian sewa dengan perusahaan. Tahu-tahu sekarang sudah keluar sertifikat,” heranya.

Padahal, dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Dinas PU SDA menyebutkan bahwa lahan yang diklaim milik Pemdes Nogosari tersebut merupakan aset Dinas PU SDA. “Kalau Pemdes Nogosari mengklaim lahan tersebut masuk aset desa, apa dasar bukti kepemilikannya,” tegasnya.

Untuk saat ini, pihaknya juga sudah melaporkan persoalan ini ke Dinas PU SDA Jatim. “Kita sudah laporkan persoalan tersebut ke Dinas PU SDA Jatim. Dinas yang akan mengurus semuanya dengan melibatkan bagian hukum dan aset,” tandasnya.

Pihaknya juga siap memberikan keterangan ke polisi jika dibutuhkan.

Di lain tempat, Kepala Kantor Tata Usaha (KTU) BPN Kabupaten Pasuruan, Sukardi mengaku belum mengetahui secara detail terkait kasus dugaan penyerobotan aset Dinas PU SDA Jatim oleh Pemdes Nogosari, yang sekarang ditangani Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan. Namun, dia menjelaskan bahwa proses keluarnya sertifikat tentu melalui mekanisme.

“Kita akan kros cek dulu, dasarnya apa Pemdes mengajukan sertifikat. Setelah itu kita akan mengetahuinya,” ujarnya.

Perlu diketahui sebelumnya, polisi telah memanggil dan meriksa Kades Nogosari, Wahyudi. Tidak hanya Kades, Ketua BPD serta perangkat juga diperiksa terkait kasus dugaan penyerobotan aset negara hingga penyelewengan terkait sewa. (nul)