KLIKJATIM.Com | Sampang - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Tana Malaka melakukan audiensi ke kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang. Tuntutannya adalah agar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) segera menentukan Peraturan Daerah (Perda) dan melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pilkades 2027.
Di dalam ruangan, audiensi sempat memanas sebab peserta dari mahasiswa tidak menemukan jawaban pasti atas penyampaian dari pihak legislatif. Selain itu karena ketua Bapemperda dan sebagian anggota tidak hadir.
Baca juga: Diduga Akibat Korsleting Listrik, Sepeda Motor di Camplong Sampang Hangus Terbakar
Koordinator Tana Malaka, Mahrus, menyampaikan tuntutan bahwa DPRD Kabupaten Sampang harus bekerja sebagaimana mestinya dan Perda Pilkades harus segera dibuat dan disahkan.
"Tidak boleh DPRD menjadi kepanjangan tangan dari eksekutif ," tegasnya.
"Kami minta Pilkades harus digelar di 2027," imbuhnya.
Mahrus menyebut bahwa pihak DPRD Sampang memberikan ruang rapat kembali pada tanggal 17 mendatang.
"Kalau tidak diindahkan, kami akan jadikan Sampang ini seperti Pati," ucapnya.
Sementara itu, anggota Bapemperda DPRD Sampang, Alan Kaisan, mengatakan bahwa rancangan peraturan pemerintahan desa imencakup banyak bagian. Salah satunya Pilkades, BUMBD, kemudian BUMDES.
Baca juga: Pasangan Sapi Berlian Merah Asal Sampang Sabet Juara Satu Piala Presiden 2026
"Nah itu sudah masuk ke pembahasan di
internal, cuman untuk pembahasan ruang lingkup Pilkades itu masih menunggu," ujarnya.
Menurut Alan, hampir berapa kabupaten termasuk Sampang juga menunggu Permendagri. Dan pada tanggal 13-15 Oktober DPRD Sampang sudah ke Kemendagri.
"Ternyata kemendagri jawabannya
bahwa Permendagri sudah masuk ke Kementerian HAM dan sudah lima kali harmonisasi, jadi Permendagri itu masuk ke Kementerian HAM, jadi ketika kami diminta kapan kepastiannya, kapan juga menunggu," terangnya.
Ia menjelaskan bahwa keputusan dari Kemendagri paling lambat bulan sebelas 2026 dan dipastikan tidak sampai 2027.
Baca juga: Diduga Tak Patuh Pajak, BPPKAD Sampang Panggil Puluhan Pemilik Kafe di Sampang
"Ya, tidak mungkin. Pasti tahun ini, tapi bulan 11.
Nah, tadi staff dari Bapemperda itu sudah ada jawaban, suruh tunggu," jelasnya.
Ia berharap informasi dari Kemendagri datang di bulan November dan maksimal di bulan Desember. Setelah itu
dilanjutkan tahapan itu, termasuk pembahasan rancangan peraturan pemerintahan desa.
"Nah ini agak dikhawatirkan tentang peraturan, peraturan yang saya tadi sudah jelaskan
Masuk sudah di pembahasan, tapi yang tentang mekanisme Pilkades itu masih menunggu Permendagri," pungkas Alan.
Editor : Wahyudi