DPRD Pasuruan Usulkan Gerakan Pakai Masker Hingga Rencana Pemberian Bantuan

klikjatim.com
Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan tampak dari luar. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com I Pasuruan - Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengatakan telah memberikan rekomendasi kepada Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Percepatan Virus Corona, atau Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) agar melakukan perencanaan matang. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat tertutup di Posko Satgas Covid-19 setempat Jalan Dr. Soetomo, Bangil pada Jumat (10/4/2020).

Menurutnya, ada tiga poin yang menjadi rekomendasi DPRD. Pertama adalah meminta kepada juru bicara (Jubir) Satgas Covid-19 agar cepat tanggap, lugas dan responsif.

Baca juga: Hadiri Pembukaan Piala Gubernur Jatim Open Woodball 2026, Arumi Bachsin Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi Dunia

"Harus online 24 jam agar media dan publik dapat kepastian informasi dan masyarakat tenang," ujar mas Dion----sapaan Sudiono Fauzan---kepada awak media setelah mengikuti rapat tertutup bersama Satgas Covid-19, Jumat (10/4/2020).

[irp]

Poin kedua, lanjutnya, harus melakukan 'Gerakan Pakai Masker' secara masif. Caranya dengan pengadaan 3 juta masker oleh Satgas Covid-19 untuk masyarakat.

Baca juga: Sabu 1,3 Kg hingga Sajam Dimusnahkan Kejari Bangil, Pasuruan Masih Darurat Narkoba

"Masker ini harus dari bahan kain sehingga bisa dicuci dan dipakai lagi. Kemudian setiap warga diberi minimal 2 buah, dan cara pengadaan masker bisa dengan memberdayakan masyarakat, UMKM, para penjahit lokal," jelasnya.

Dengan begitu, bisa menggerakkan perekonomian masyarakat yang kondisinya sedang lesu. "Saat ini ada sekitar lima ribuan warga IKM atau UMKM yang sedang lumpuh," imbuhnya.

[irp]

Baca juga: Ekonomi Jatim Tumbuh 5,96 Persen, Gubernur Khofifah: Organda Punya Peran Strategis di Balik Angka Ini

Sedangkan rekomendasi pada poin ketiga adalah refocusing anggaran secara serius, untuk ansitipasi kondisi terburuk terhadap ekonomi dan sosial akibat Covid-19. Jika demikian, maka harus ada realokasi atau penggeseran anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak penting.

Misalnya dengan mengevalusi kembali belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. "Kita siapkan minimal Rp 300 miliar untuk rakyat yang tidak berdaya. Bisa berupa paket sembako, uang untuk lauk pauk dan sebagainya," pungkasnya. (nul)

Editor : Redaksi

Lowongan & Karir
Berita Populer
Berita Terbaru