KLIKJATIM.Com | Surabaya - Fraksi NasDem DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan sedikit catatan terhadap masa pemerintahan Gubernur Khofifah Indar Parawansa bersama Wakilnya, Emil Elestianto Dardak dalam memimpin Jatim. Diakui memang banyak persoalan yang harus mereka tangani dan selesaikan. Apalagi saat ini pandemi Covid-19 yang belum benar-benar usai di Jatim.
Partai NasDem sebagai salah satu pengusung Khofifah saat maju di Pilgub 2019 tentunya mendukung penuh program yang dijalankan oleh Khofifah-Emil. Bahkan Fraksi NasDem pun all out membela dan mendukung segala konsep program yang digagas gubernur sebagai konsekuensi partai pengusung, terutama dalam program Nawa Bhakti Satya.
Baca juga: KPK OTT Wakil Ketua DPRD Jatim, Dugaan Kasus Hibah ke Pokmas
"Alhamdulillah, Gubernur telah berhasil memenuhi sebagian janji-janjinya dalam kampanye terutama sekali dalam nawa bhakti satya-nya. Sehingga banyak memperoleh penghargaan baik nasional maupun internasional. Ini sebagai bukti keseriusan dan keberhasilan Gubernur membawa Jatim lebih baik dari sebelumnya," kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Jatim, Muzammil Syafi'i kepada klikjatim.com, Kamis (10/2/2022).
Pada periode Khofifah-Emil menjabat, lanjut Muzammil, angka kemiskinan di Jatim berhasil turun menjadi 313,13 ribu jiwa. Sehingga penurunan itu berhasil mengoreksi angka kemiskinan dari 4,57 juta jiwa (11,40%) menjadi 4,25 juta jiwa (10,59%) atau turun 0,81%.
Muzamil juga menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Khofifah-Emil dalam memimpin Jatim pim sangat tinggi, yakni mencapai 82,8%. "Fakta ini didapat dari hasil survei dirilis oleh The Republic Institute," ungkapnya.
Keberhasilan menangani Covid-19, hingga Jatim menjadi daerah pertama yang memperoleh predikat level 1 di Indonesia juga menjadi titik tolak bagi perbaikan di segala bidang, utamanya di sektor ekonomi. Bahkan Jatim telah berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi nomor 2 secara nasional.
Sedangkan di sektor pendidikan, lanjut dia, berdasarkan data yang dirilis pada September 2021 menunjukkan indeks kinerja pendidikan Jatim mencapai 4,2308 poin. "Ini mengungguli 33 provinsi lain di Indonesia. Posisi Jatim bahkan berada di atas rata-rata Indeks Kinerja Urusan Pendidikan secara nasional," bebernya.
Muzammil, yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menilai bahwa keberhasilan Jatim tersebut merupakan kerja bersama secara simultan antara gubernur, wakil gubernur, dan DPRD Jatim sebagai satu komponen pemerintahan daerah.
Meski begitu, tapi bukan berarti tidak ada evaluasi bagi Pemprov Jatim. Muzammil menyebut masih ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian atau menjadi pekerjaan rumah (PR) Pemprov Jatim.
Di antaranya soal Indeks Pengembangan Manusia (IPM) di Jatim yang masih menjadi terendah di Pulau Jawa. "IPM di Jawa Timur masih yang terendah di Jawa bila dibanding provinsi yang berada di Jawa, walaupun tahun kemarin kenaikan IPM tertinggi bila dibanding daerah yang lain," kata Muzammil.
Selain itu, angka kemiskinan rupanya juga masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi lain, yakni Jateng, Jabar dan DKI Jakarta. Padahal, beberapa waktu lalu penurunan angka kemiskinan di Jatim telah menjadi yang tertinggi se-Pulau Jawa.
Tidak hanya itu saja. Muzammil juga menyoroti lambannya Gubernur saat mengambil sikap yang jelas terkait pengangkatan Sekretaris Daerah (sekda) secara definitif, serta sejumlah kepala OPD pada 2021 lalu.
Menurutnya, hal itulah yang menjadi pemicu terganggunya kinerja Pemprov Jatim. "Anggota DPRD menilai hubungan antara Pemerintah Lrovinsi dengan DPRD di tahun 2021 paling buruk bila dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sehingga berakibat terlambatnya pembahasan baik PAK maupun APBD murni tahun 2022," jelasnya.
Oleh karena itu, Fraksi NasDem berharap ke depan hal serupa tidak akan terulang kembali dan program yang sudah dicanangkan oleh Pemprov Jatim bisa berjalan mulus. "Berharap ke depan tidak akan terulang kembali, sehingga segala agenda penting di tahun 2022 dan 2023 tidak terganggu," tandasnya. (nul)
Editor : Redaksi