KLIKJATIM.Com | Surabaya - Puluhan ribu buruh kembali meluruk Gedung Negara Grahadi, Surabaya, menuntut kenaikan UMP Jatim dan UMK, Senin (29/11/2021). Hanya saja, aksi mereka belum mendapat respon dari Gubernur Jatim.
[irp]
Mereka datang dari Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Sebelum menggelar aksi, buruh berkumpul terlebih dulu di 2 titik, yakni di kawasan Ahmad Yani dan Bundaran Waru.
Sementara itu, tercatat ada sekitar 2.500 personel gabungan yang diterjunkan untuk mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa buruh. "Total ada 2.500 personel gabungan," ujar Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Akhmad Yusep Gunawan.
Sementara itu, hingga pukul 18.00 WIB, tampak para buruh mulai bergerak meninggalkan Gedung Negara Grahadi lantaran tak bisa bertemu dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
Oleh karena itu, rencananya puluhan ribu buruh bakal kembali melakukan aksi lanjutan pada Selasa (30/11/2021). Diperkirakan, massa yang akan turun berjumlah lebih besar yakni sekitar 75 ribu.
"Saya nyatakan besok wajib ada aksi lagi, karena pimpinan tertinggi di Jawa Timur belum menjawab, belum diterimanya usulan kita. Besok massa sekitar 75 ribu," ujar Ketua SPSI Jatim Ahmad Fauzi saat ditemui.
Ia menegaskan, bahwa siapapun, dan apapun jabatannya, harus mentaati keputusan mahkamah konstitusi (MK). Artinya, baik undang-undang baru ataupun lama, masih memerintahkan yang memutuskan UMP atau UMK adalah gubernur lewat rekomendasi bupati/wali kota.
"Yang memutuskan tentang UMP, UMK adalah gubernur melalui rekomendasi bupati walikota masing-masing, bukan ditandatangani menteri apalagi presiden. Untuk itu saya menyerukan kepada bupati wali kota segera mengirimkan surat terbarunya agar disesuaikan pengusulan UMK-nya," tandasnya. (bro)
Editor : Redaksi