Alokasi Pupuk Subsidi di Probolinggo Tahun Ini Malah Naik

Reporter : Koinul Mistono - klikjatim.com

KLIKJATIM.Com | Probolinggo – Di saat daerah lain berteriak kekurangan jatah alokasi pupuk subsidi, Kabupaten Probolinggo justru mendapatkan kenaikan jatah pupuk tahun ini. Sesuai alokasi yang disetuji Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, Kabupaten Probolinggo mendapat pupuk subsidi sebanyak 90.997 ton. Alokasi di tahun 2021 ini, naik 2 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

BACA JUGA :  Observasi, Polda Jatim Siapkan 114 Posko Mudik

Rincian alokasi terdiri pupuk urea sebanyak 35.435 ton, pupuk ZA sebanyak 18.023 ton, pupuk SP-36 sebanyak 8.458 ton, dan pupuk NPK sebanyak 22.065 ton. Ada juga pupuk organik padat sejumlah 7.016 ton, ditambah dengan pupuk organik sebanyak 13.414 liter.

Jumlah alokasi itu naik dibanding tahun 2020 yang sebanyak 40.877 ton atau naik 50.120 ton.
Pengalokasian pupuk tersebut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur Nomor 521/200/110.2/2021 Tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021.

Sementara alokasinya di 24 kecamatan diatur melalui keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo.  “Setelah mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi tersebut, kami kemudian melakukan alokasi pupuk bersubsidi ini kepada semua kecamatan di Kabupaten Probolinggo,” ujar Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Probolinggo, Bambang Suprayitno pada Senin, 8 Februari 2021.

Bambang menyebut dari usulan sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e-RDKK) tahun 2021, hanya pupuk urea yang realisasinya 100 persen. Di mana usulannya mencapai 35.435 ton. Namun, jika dibandingkan dengan SK realokasi terakhir tahun 2020 jumlah itu mengalami penurunan sebanyak 5.399 ton. SK sebelumnya sebesar 40.834 ton.

Biasanya, kata Bambang, realisasi untuk awal tahun lebih rendah dari usulan. Tetapi naik dan berkembang tergantung dari kebijakan pemerintah pusat dan Jawa Timur, apabila nanti stok pupuk bersubsidi tinggal 25 persen.

“Pemkab Probolinggo bisa mengajukan tambahan ke Provinsi Jawa Timur untuk diteruskan ke Pemerintah Pusat atau dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Sehingga diharapkan tidak pernah ada pengurangan alokasi pupuk bersubsidi,” terangnya.

Sementara itu Sekretaris Perusahaan PT Petrokimia Gresik, Yusuf Wibisono menjelaskan, mekanisme penyaluran pupuk subsidi. Pupuk subisdi menggunakan sistem usulan dan alokasi. Untuk alokasi dimulai dari petani perorangan bergabung ke dalam kelompok petani. Lalu Kelompok tani ini  mengusulkan pengajuan penggunaan pupuk melalui e-rdkk.

Sehingga, kata dia,  petani yang bergabung  kebutuhannya akan mengusulkan melalui e-rdkk. Langkah selanjutnya e-rdkk ini akan diinput oleh petugas di tingkat kecamatan. Setelah diinput, kemudian diaprove oleh dinas pertanian kabupaten kota setempat.

Lalu persetejuan tersebut ditembuskan ke dinas pertanian provinsi dan dilanjutk ke kementyan. Kemudian Kementan dikompilasi semua akan ketemu berapa kebutuhan. Setelah dikompilasi, kemudian dibahas dan diproses kementan bersama DPR. Setelah disetujui oleh DPR maka muncul anggaran subsidi yang disahkan DPR.

“Kebutuhan 9 juta ton bisa dipenuhi dengan skema tersebut dari alokasi yang turun. Yang digedok DPR 25 triliun sudah disahkan. Kemudian ditambah Rp 7,9 triluin jadi alokasi yang diberikan ke petani.  Selanjutnya diturunkan melalui SK Permentan dan diberikan ke dinas provoinsi dan kabupaten lalu dibagi ke masing-masing kecamatan,” jelas Yusuf Wbisono. (ris)