Akibat Kerja Dinas Lambat, Pasuruan Mengalami Kelangkaan Pupuk

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Anggota DPRD Pasuruan saat menggelar rapat kerja. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan--DPRD Kabupaten Pasuruan menyoroti kinerja dua Dinas Pertanin dan Dinas Perikanan. Akibat lambat menyusun elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK), Kabupaten Pasuruan mengalami kelangkaan pupuk.

Hal ini terungkap, saat rapat kerja Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan bersama dua dinas, yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan, Kamis (12/3/2020) di ruang Komisi II.

“Kelangkaan pupuk bersubsidi karena lambatnya penyusunan E-RDKK oleh Dinas Pertanian,” jelas Andri Wahyudi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan usai rapat kerja.

BACA JUGA :  Kerja Bareng Bisnis Sabu, Dua Pemuda Kertosono Diciduk Polisi

Parahnya lagi, kata Andri, di wilayah Tutur dan Tohsari sempat diblokir. Sebab, dua wilayah tersebut pemetaan baku lahan pertaniannya (petablok) dihapus. Artinya, dua wilayah tersebut tidak mendapat jatah pupuk bersubsidi.

“Namun karena perjuangan Kaji Joko (Ketua Komisi II) bersama teman-teman DPRD lainnya. Dua wilayah tersebut akhirnya mendapat bantuan lagi,” terang politisi PDIP Perjuangan itu.

Seharusnya, saran Andri, Dinas Pertanian jangan terlalu kukuh pada aturan. Terpenting lagi, dinas harus memperhatikan musim tanam.

Joko Cahyono Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pasuruan menambahkan, produsen mestinya selektif dalam menentukan distributor. Harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.

BACA JUGA :  Gugatan Pemkab Jember Terhadap PT NML Dikabulkan Pengadilan

“Modalnya harus kuat, serta pengawasan pendistribusian pupuk harus benar-benar dilakukan,” tegas Joko.

Politikus Partai Nasdem ini meminta Dinas Pertanian segera menginput data dengan valid melalui E-RDKK. Karena itu, salah satu dasar menebus pupuk bersubsisi.

Dijelaskan dia, ada prosentase penambahan pupuk di SK Permentan Jatim. Untuk pupuk jenis UREA naik 47 persen di Tahun 2020, lalu ZA naik 63 persen, SP 36 naik 45 persen, NPK naik 64 persen dan organik 219 persen. (dik/mkr)