Akhir 2025, Pemetaan Tanah di Jatim Ditarget Tuntas

Reporter : M. Shohibul Anwar - klikjatim.com

Salah satu tambang di Jatim. (ist)

KLIKJATIM.Com | Surabaya – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan pemetaan tanah, pengurusan aset dan segala hal urusan pertanahan tidak bisa disepelekan. Seluruh bidang tanah di Jatim ditarget akan terpetakan di tahun 2025.

BACA JUGA :  Kecamatan Rungkut dan Krembangan Tertinggi Kasus Covid-19 di Surabaya

“Penting pemetaan tanah berbasis desa. Kalau pakai sistem Trijuang ini, koordinasi desa dengan RT maupun RW akan jalan, dan akan menghasilkan tertib administrasi yang baik serta berkepastian hukum,” ujar Khofifah saat Launching Program Reforma Agraria, Trijuang Pemetaan Bidang Tanah dari Jatim untuk Indonesia, Jum’at (25/9/2020).

Di Jatim sendiri, ada sebanyak 8.501 desa dan kelurahan.  Kata Khofifah, jika seluruh elemen berkoordinasi lengkap bersama pemda dan BPN, dirinya yakin tahun 2025 mendatang, pemetaan bidang tanah di Jatim akan rampung. 

Sementara untuk mendukung program ini, pihaknya juga akan memberikan alokasi dalam penyusunan anggaran RAPBD Jatim tahun 2021, mengingat urgensinya yang cukup besar. Menurutnya, urusan pertanahan juga menyangkut kesejahteraan masyarakat.

“Kami yakin bahwa ini bisa turun dibahas dan masuk dalam anggaran APBD tahun 2021 baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jika mengandalkan APBN saya hawatir 2025 belum tuntas. Kami yakin ini akan menjadi penguat status hukum atas penguasaan tanah dan bisa menjadi harapan baru di tengah pandemi,” kata Khofifah.

Selain itu, Khofifah juga memberi arahan pada seluruh elemen baik pemerintah daerah, pemerintah desa serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di seluruh Jatim untuk membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria di daerah.

Dijelaskannya, ini sebagai upaya untuk mendapatkan tanah yang berpotensi menjadi tanah objek reforma agraria (tora) dan menyelesaikan permasalahan terkait Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan serta Pemanfaatan Tanah (P4T). Di sisi lain, saat ini di Jatim baru terbentuk 20 Tim Gugus Tugas Reforma Agraria.

Sementara itu, Menteri ATR/Ka BPN RI Sofyan A Djalil mengatakan, dengan pemetaan bidang tanah yang detail dan berbasis desa, maka berbagai masalah akan bisa teratasi secara langsung maupun tidak langsung.

Bahkan, target dari program ini, kata dia, selain seluruh bidang tanah terpetakan, jalan hingga parit juga akan terpetakan karena pemetaan berdasarkan citra satelit ini memiliki skala yang cukup besar.

“Setelah pemetaan tanah selesai per bidang, maka akan ketemu tanah di sana sini, dan ini akan detail karena berbasis desa dan masyarakat desa tentu tau dimana batas-batas wilayah di sekitarnya,” tegas Sofyan.

Setelah pemetaan selesai, selanjutnya dilakukan penetapan bidang tanah dan data yang ada akan dikunci oleh sistem berdasarkan kesepakatan saat penetapan. Sehingga hal ini juga akan memberikan jaminan bahwa tidak ada yang bisa mengubah atau mengutak-atik data yang tak sesuai dengan lapangan.

“Lewat progran Trijuang ini, setiap persil tanah kita akan petakan. Nanti manfaatnya banyak. Termasuk kaitannya dengan NIK Kelompok Tani, kaitannya dengan subsidi pupuk dan sektor pertanian lain. Selain itu dalam hal tata ruang juga akan sangat bermanfaat. Investor yang akan berinvestasi cukup melihat peta wilayahnya apakah zona pemukiman, zona industri atau zona pertanian,” tegasnya.

Ke depan sistem pemetaan bidang tanah juga akan ditambahkan fitur topografi, kemiringan tanah dan beberapa fitur lain tergantung kebutuhan yang nantinya akan memberikan kenudahan layanan.

“Kita canangkan tahun 2025 seluruh persil tanah di Indonesia telah terpetakan. Jatim menarget akan bisa melakukan pemetaan bidang tanah antara 1,5 juta hingga 2 juta bidang tanah setahun. Kalau misal APBD yang dialokasikan tidak cukup membiayai maka komponen dana desa bisa digunakan sehingga program ini akan berhasil,” pungkasnya. (bro)