Ada Indikasi, Kini Kasus Dana Bergulir di Koperasi Sidogiri Ditangani Pidsus

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Kajari Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro (tengah) didampingi Kasi Intel Jemmy Sandra dan Kasi Pidsus Denny Saputra saat menggelar konferensi pers. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT-UGT Nusantara terletak di Sidogiri, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan akhirnya dilimpahkan ke Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasuruan, Ramdhanu Dwiyantoro kepada awak media, Jumat (9/9/2022).

“(Pelimpahan) hal ini setelah tim jaksa penyidik dari Seksi Intel menentukan sikap dan menyimpulkan terhadap pengumpulan data serta pengumpulan bahan keterangan yang dilakukan dalam rangka klarifikasi terhadap laporan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud,” kata Kajari Kabupaten Pasuruan.

Dengan begitu, sehingga kelanjutan penanganan perkara telah menjadi kewenangan Seksi Pidsus Kejari Pasuruan.

Kajari menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari temuan hasil audit BPK-RI terkait adanya dugaan penyelewengan serta perintah dari Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dia juga menyampaikan penanganan perkara dilaksanakan secara independen dan tak ada intervensi dari pihak manapun.

“Penanganan kasus ini sudah sesuai SOP (standar operasional prosedur) serta sikap keprofesionalan dan proporsional dari institusi kejaksaan,” tegasnya. 

Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra menambahkan, pihaknya sejauh ini sudah memeriksa sebanyak 18 orang. “Dua belas orang pengurus KSPPS BMT-UGT Nusantara. Dan enam orang pihak lain,” jelasnya.

Pemeriksaan ini, lanjut Denny, terkait dana Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) senilai Rp50 Miliar yang diterima KSPPS BMT-UGT Nusantara. Dia tidak menjelaskan terkait materi pemeriksaan. Hanya saja, diduga dalam penyaluran atau pun penerima bantuan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis). (nul)