Ada Aroma Korupsi di BOP Kemenag, Aktivis Pasuruan Susulkan Data Tambahan ke Kejari Bangil

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

Sejumlah aktivis menyampaikan data dugaan korupsi ke Kejari Bangil. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Lagi, sejumlah aktivis anti korupsi mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil, Rabu (9/6/2021) kemarin. Mereka datang untuk menyerahkan data tambahan, serta mendesak tim penyidik agar lebih intens membongkar kasus dugaan penyunatan-penyunatan bantuan operasional pendidikan (BOP) di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

BACA JUGA :  Konsolidasi Kader, dr Alif Melantik 12 PAC Gerindra Gresik

“Kita minta tim penyidik kejaksaan untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan hanya kupas kulitnya, tapi isinya juga,” kata Roy Wijaya salah seorang aktivis anti korupsi saat audensi bersama Kejari Bangil.

Untuk data penerima bantuan, lanjut Roy, meliputi ratusan pondok pesantren (Ponpes), madrasah diniyah (Madin) dan TPQ di Kabupaten Pasuruan. Data tersebut dicairkan pada tahap I dari empat tahapan penerimaan bantuan selama masa pandemi Covid-19.

“Data tambahan penerima BOP tahap I sudah kami serahkan ke tim penyidik. Tinggal menelusuri saja,” imbuhnya.

Hal sama juga dikatakan Ketua LSM Cinta Damai Pasuruan, Hanan. Dia mengungkapkan, bantuan BOP tahap I tersebut tidak dipublish pada website Kemenag RI. Sedangkan bantuan BOP pada tahap II hingga IV dapat diakses masyarakat secara terbuka.

Karena itu, dia pun meminta pihak kejaksaan untuk segera melakukan pemeriksaan bagi penyalur. “Tim penyidik kejaksaan Bangil bisa koordinasi dengan kejaksaan Kota Pasuruan untuk mengusut kasus-kasus ini sampai tuntas,” ucapnya. 

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto menambahkan, sinyalemen pengondisian bantuan BOP sudah diskenario sejak awal. Indikasi ini menguat dengan adanya keterlibatan oknum-oknum yang tidak memiliki otoritas atas lembaga penerima bantuan tersebut.

“Keterlibatan relawan, tenaga ahli (TA) anggota DPR RI dalam penyaluran BOP Kemenag menunjukkan adanya motif kepentingan pribadi. Mereka jelas tidak memiliki otoritas dan kewenangan dalam menentukan penerima bantuan,” kata Lujeng Sudarto.

Sehingga pihaknya mendesak agar penyidik Kejari Bangil melakukan pemeriksaan terhadap TA anggota DPR RI. Apalagi sudah ada satu orang TA DPR RI yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kejari Kota Pasuruan.

Pemeriksaan terhadap TA DPR RI ini juga untuk mengungkap keterlibatan anggota DPR di Komisi VIII asal daerah pemilihan (dapil) Pasuruan-Probolinggo. “Kasus korupsi BOP ini masif dan terstruktur sejak dari pendataan hingga pemotongan bantuan. Sehingga patut dicurigai ada aktor yang menskenario bantuan tersebut,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Kasi Intel Kejari Bangil, Jemmy Sandra menyatakan apresiasinya atas dukungan kalangan NGO dalam mengawal pengungkapan dugaan korupsi pemotongan BOP Kemenag RI. Sinergi antar pihak ini diharapkan menjadi penyemangat dan saling melengkapi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Tim intelijen kami sangat terbatas. Dukungan data dan keterangan dari lembaga NGO merupakan sinergi yang bagus dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,” jelas Jemmy.

Lamanya proses pemeriksaan, menurut Jemmy, merupakan bentuk kehati-hatian penyidik dalam mengungkap kasus korupsi. Apalagi jumlah penerima bantuan di Kabupaten Pasuruan lebih 3 ribu lembaga. Sehingga perlu ketelitian dalam proses pemeriksaan. (nul)