Abaikan K3 dan Prokes, Pelaksana Proyek Kantor OPD Kabupaten Pasuruan Ditegur

Reporter : Didik Nurhadi - klikjatim.com

PPKom Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Pasuruan, Hario. (Didik Nurhadi/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Pasuruan – Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Pasuruan akhirnya memberikan sanksi kepada PT Cipta Karya Multi Teknik (CKMT), selaku pelaksana proyek kantor Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Komplek Perkantoran Raci. Sanksi yang diberikan berupa teguran lisan, terkait dugaan para pekerja proyek abai terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) serta protokol kesehatan (prokes) Covid-19.

BACA JUGA :  Kebijakan Anggaran Pemkab Banyuwangi Tahun 2021-2022 Larang Pembangunan Fisik dan Beli Kendaraan

Kabid Pembinaan dan Penataan Bangunan Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Pasuruan, Hario menyatakan, teguran lisan sudah disampaikan beberapa kali ke pihak kontraktor pelaksana terkait K3. Pasalnya diakui banyak para pekerja proyek yang tidak terapkan manajemen K3. “Apabila teguran lisan diabaikan oleh kontraktor, tentunya kita akan melayangkan teguran secara tertulis,” tegas Hario kepada klikjatim.com, Kamis (8/7/2021).

Saat ini pihaknya masih menunggu respon dari kontraktor pelaksana proyek dalam menerapkan K3. Dia berharap, kontraktor bisa segera memperbaiki kinerjanya karena manajemen K3 sangat penting dan harus diterapkan.

“Karena ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan. Jadi kontraktor wajib melaksanakan manajemen K3 demi keselamatan kerja pekerja di lapangan. Itu ada dalam kontrak dan ada uangnya. Jadi memang harus dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan kontrak kesepakatan,” papar dia.

Dijelaskannya, ketika manajemen K3 tidak dilaksanakan maka proyek pembangunan kantor OPD ini tidak dianggap selesai, karena belum 100 persen. Proyek dianggap selesai ketika manajemen K3 dilaksanakan sesuai peruntukan. “Kalau tidak dilaksanakan, maka konsekuensinya kontraktornya akan didenda. Karena tidak menjalankan salah satu yang tertuang dalam RAB pembangunan. Ini sudah menjadikan catatan. Kami sudah mencatat dan mendokumentasikan,” terangnya.

Sementara itu Ketua Aliansi Masyarakat Cinta Damai Pasuruan, Hanan sempat menyoroti terkait dugaan pihak kontraktor yang abai terhadap prosedur K3. Bahkan, dia menduga ada unsur kesengajaan untuk tidak dibelanjakannya APD sebagai bentuk menambah keuntungan perusahaan.

“Keselamatan para pekerja harus diprioritaskan. Pengawas proyek harus memberikan teguran, karena pelaksana proyek abai. Ini perlu menjadi catatan yang kurang baik,” katanya.

Dalam Undang-undang Jasa Kontruksi jelas disebutkan, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja ini harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan pekerjaan. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikenakan sanksi teguran hingga pencabutan izin usaha.

Dia mendesak agar pengawas serta Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Pasuruan, memberikan tindakan tegas kepada pelaksana proyek yang mengabaikan prosedur K3. Ini penting dilakukan agar tidak menjadi preseden buruk bagi pelaksana proyek lainnya.

“Dari hasil temuan kami di lapangan, para pekerja ini tidak menggunakan sepatu proyek, rompi, hingga helm proyek. Padahal itu standar operasional untuk menjamin keselamatan pekerja. Kami juga tidak menemukan adanya tandu keselamatan, hingga alat pemadam,” sambungnya.

Dalam hal lain, dia juga mencatat para pekerja proyek ini abai terhadap prokes. Mayoritas pekerja tidak menggunakan masker. Tidak ada tempat untuk cuci tangan, ataupun pemeriksaan suhu badan. Ini kontraproduktif sekali.

“Padahal, pemerintah sedang berjuang menekan angka penyebaran Covid-19. Bahkan saat ini pemerintah sedang menerapkan aturan PPKM Darurat. Harusnya, para pekerja diingatkan untuk tetap mematuhi prokes ketat,” pungkasnya. (nul)