6 Keluarga ASN di Tulungagung Terima Bansos, Diantaranya PNS di TNI Hingga BSSN

Reporter : Iman - klikjatim.com

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Tulungagung, Suyanto. (Iman/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Tulungagung – Hasil verifikasi Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tulungagug, atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap 17 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terindikasi dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) telah final. Kini akhirnya, 6 di antara mereka yang selama ini menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut diusulkan agar dicoret sebagai penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

[irp]

Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Tulungagung, Suyanto mengatakan, berdasarkan hasil temuan BPK ada 17 KPM perlu dilakukan verifikasi. Pasalnya mereka terindikasi sebagai ASN.

Dan hasilnya memang terungkap ada 4 KPM yang statusnya adalah ASN, yaitu sebagai Pekerja Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Statusnya P3K lho ya bukan PNS. Artinya mereka ini baru menjadi P3K pada Juli 2021 ini, sebelumnnya ya bukan ASN,” ujar Suyanto.

Berdasarkan data yang dimiliki, KPM BPNT tersebut sejatinya tidak langsung atas nama ASN yang dimaksud. Tapi atas nama orang tua para ASN dan mereka masih ada dalam satu Kartu Keluarga (KK) sehingga mereka masuk dalam temuan BPK.

Dan mereka menerima BPNT ini saat statusnya masih honorer. Bukan setelah diangkap menjadi P3K pada Juli 2021 kemarin.

Dengan kondisi tersebut, pihaknya pun memutuskan untuk mengusulkan agar KPM ini sementara waktu dinonaktifkan. “Mereka ini masih satu KK dengan orang tuanya, terus yang dapat ini orang tuanya. Bukan dirinya, tapi karena satu KK ada yang ASN, makanya mereka masuk dalam daftar yang diverifikasi,” jelasnya.

Selain 4 orang tersebut, Suyanto juga mengakui menemukan kasus yang sama pada KPM Program Keluarga Harapan (PKH). Yakni ditemukan 2 orang PNS namun istri maupun orang tuanya tercatat sebagai penerima PKH sejak tahun 2008.

“Jadi yang satu ini yang mendapatkan istrinya sejak 2008. Saat itu yang istrinya, tahunya suaminya itu pelayaran, ternyata suaminya itu PNS di TNI AL. Kemudian satu lagi itu yang mendapatkan orang tuanya, setelah ditelusuri ternyata yang ASN itu putrinya kerja di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),” terangnya.

Kini, pihaknya telah mengusulkan penonaktifan 6 KPM tersebut sesuai dengan perintah yang diterima agar pada pencairan selanjutnya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial seperti yang selama ini diterimanya. (nul)