Soal Kunker DPRD Gresik, Kejari Soroti Efisiensi Anggaran

Kasi Intelijen Kejari Gresik, Bayu Probo Sutopo. (Koinul M/klikjatim.com)

KLIKJATIM.Com | Gresik – Polemik terkait seringnya agenda kunjungan kerja (kunker) DPRD Gresik, terutama di akhir masa jabatan periode sebelumnya terus menggelinding. Setelah adanya demonstrasi dari masyarakat yang tergabung dalam Forum Kota (forkot) waktu lalu, kini agenda pelesiran dewan tersebut menjadi sorotan Kejaksaan Negeri (kejari) Gresik.

“Sudut pandang kami selaku aparat penegak hukum, terima kasih terhadap teman-teman yang melakukan aksi unjuk rasa di sana. Itu sebagai fungsi kontrol masyarakat dan itu merupakan bahan kajian kami, khususnya di bagian intelijen,” ujar Kasi Intelijen Kejari Gresik, Bayu Probo Sutopo kepada awak media.

Pihaknya akan mendalami, apakah perjalanan dinas tersebut merupakan suatu kegiatan yang sudah efektif dan efisien?

BACA JUGA :  Pelimpahan Berkas Tahap II Kasus Pencemaran Nama Baik Lewat Medsos Diterima Kejaksaan

Yang pasti, di masing-masing komisi memiliki program dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Sehingga hal tersebut akan menjadi perhatian serius lembaga adhyaksa.

“Apakah kunker itu sudah dilaksanakan dengan efektif maupun efisien, khususnya dalam sisi penganggaran,” imbuhnya.

Jika memang ada indikasi penyelewengan, tentu pihaknya akan melakukan identifikasi. Termasuk menelaah lebih dalam, apakah agenda kunker yang sering dilakukan DPRD Gresik membebani anggaran, serta efektif atau tidak.

BACA JUGA :  Bupati Irsyad: Tidak Ada OPD Basah atau Kering

Seperti diberitakan sebelumnya, perwakilan masyarakat yang tergabung di dalam forkot telah menggelar aksi unjuk rasa (unras) di depan kantor DPRD Gresik, Senin (2/9/2019) lalu. Ada dua tuntutan yang disampaikan.

Pertama, menolak agenda kunker DPRD Gresik yang bisa terjadi dalam seminggu 2 kali. Sebab dinilai tidak memberikan manfaat kepada masyarakat dan terkesan hanya menghambur-hamburkan uang, serta diduga untuk menambah pundi-pundi penghasilan anggota dewan di luar gaji pokok. Kedua, menolak terkait dugaan potongan 10 persen program Jaring Aspirasi Masyarakat (jasmas).

Namun, tudingan terkait dugaan potongan anggaran jasmas telah dibantah oleh Anggota DPRD Gresik, Jumanto. Bahwa hal tersebut tidaklah benar. “Jasmas sebenarnya tidak ada, yang ada adalah pokok-pokok pikiran dewan. Dan hal itu selalu dituangkan dalam APBD, baik melalui musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) sampai musrenbang kabupaten,” terangnya setelah menemui perwakilan massa aksi.

Adapun terkait aspirasi penolakan agenda kunker, nanti akan disampaikan kepada pimpinan dewan. “Perlu kami sampaikan juga, bahwa DPRD akan selalu peduli dengan masyarakat,” tandasnya.

Dari informasi yang dihimpun, untuk anggaran kunker DPRD Gresik yang tersedia sesuai P-APBD 2019 dikabarkan mencapai miliaran rupiah. Sedangkan sisa waktu tinggal 4 bulan. (nul/roh)