Gizi Buruk di Jatim Masih Tinggi, Serapan Anggaran Dinkes Rendah

Ilustrasi gizi buruk di Jatim. (ist)

KLIKJATIM.com | Surabaya- Serapan anggaran Dinas Kesehatan (dinkes) Jatim belum sesuai harapan. Dari jatah anggaran Rp 627,5 miliar, hingga Agustus 2019 penggunannya belum mencapai 50 persen.

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim, geram dengan kinerja dinkes. Padahal, angka stunting (gangguan pertumbuhan anak akibat gizi buruk) di Jatim masih di angka 30 persen.

BACA JUGA :  Mahasiswa KKN di Lakarsantri Ajarkan Penggunaan Gadget dengan Bijak

“Sekarang sudah 8 bulan masa anggaran 2019 berjalan, tapi cuma terserap 2,03 persen saja, ini sungguh sangat disayangkan,” katanya.

Menurut Suli, program itu menjadi dambaan masyarakat, khususnya di daerah yang selama ini memiliki masalah gizi rendah. Seperti di Sampang, Pamekasan, Bangkalan, Sumenep, Probolinggo, Bondowoso, Nganjuk, Lamongan dan Kediri.

“Komisi E merekomendasikan agar Dinkes Jatim segera melalukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut dengan kinerja yang serius dan tidak main-main dalam masalah perbaikan gizi buruk di masyarakat,” pinta pria yang juga bakal calon Bupati Lamongan ini.

Di Dinkes, beberapa program kesehatan serapannya masih di bawa 30 persen. Misalnya, program pembiayaan dan jaminan kesehatan baru 16,29 persen, program pengembangan kesehatan tradisional baru 17,87 persen dan program manajemen dan kebijakan pembangunan kesehatan 28,05 persen.

BACA JUGA :  Pentingnya Taat Aturan Lalu Lintas Bagi Kelompok Milenial

“Dinkes Jatim harus segera melakukan percepatan terhadap program yang serapannya masih di bawah 30 persen itu,” tambah dia.

Minimnya serapan anggaran di Dinkes Jatim itu, mengakibatkan dipangkasnya anggaran di Perubahan APBD 2019. Pemrov dan DPRD Jatim sepakat memotong anggaran Dinkes menjadi Rp 598 miliar dari sebelumnya Rp 627,5 miliar, atau turun Rp 29 miliar. (try/mkr)